Cadar Hukum Desa

Desa Ngombakan Dorong Pengelolaan Limbah Etanol Lewat Rencana Pembangunan IPAL Komunal

Ngombakan, Polokarto

Pemerintah Desa Ngombakan mulai mengintensifkan upaya penanganan limbah produksi etanol yang selama ini menjadi perhatian warga. Aktivitas produksi etanol yang memanfaatkan bahan baku lokal berupa tetes tebu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat, namun turut menghasilkan limbah cair dengan kadar organik tinggi. Kondisi ini memunculkan keluhan warga terkait bau menyengat dan penurunan kualitas air di beberapa titik aliran lingkungan.

Perangkat desa bersama warga telah melakukan sejumlah diskusi untuk mencari solusi yang tepat. Kepala Dusun 1, Bapak Suranto, menjelaskan bahwa pemerintah desa telah lama mempertimbangkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai langkah pengendalian pencemaran. "Dari LH (Dinas Lingkungan Hidup) kabupaten, LH Provinsi sudah disuruh membuat IPAL, mbak" ujarnya.

Rencana pembangunan IPAL menjadi salah satu agenda prioritas karena berkaitan langsung dengan kewajiban pemerintah desa dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa sudah pernah menyusun sketsa detail engineering design (DED) dan memperkirakan kebutuhan lahan sekitar 2.000 meter persegi. Tantangan muncul saat rencana awal memanfaatkan tanah kas desa tidak dapat dilanjutkan akibat keterbatasan izin pemanfaatan aset desa. "Kemarin sudah buat mbak, istilahnya gambar dan lain sebagainya. Tapi lahannya, lahan kas desa dan itu ngga boleh," sebagaimana yang disampaikan Bapak Suranto. Sehingga, sampai saat ini proses pencarian lahan alternatif masih berlangsung.

Upaya perencanaan ini mendapat dukungan positif dari masyarakat, terutama para pelaku produksi etanol. Sosialisasi awal menunjukkan antusiasme warga sepanjang proses pembangunan tidak membebani biaya individual. Pemerintah desa merencanakan model gotong royong dalam pembangunan fisik IPAL serta pembentukan kelompok pengelola khusus untuk menjalankan operasionalnya.

Selain menyiapkan rancangan teknis, pemerintah desa bisa menggandeng perguruan tinggi dan instansi terkait untuk pendampingan desain dan edukasi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan memperkuat pemahaman warga tentang pentingnya pengolahan limbah dan mendorong lahirnya pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi.

Pemerintah Desa Ngombakan juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk membuka akses pendanaan tambahan. Proposal bantuan ke tingkat provinsi tengah disiapkan agar pembangunan IPAL tidak mengganggu alokasi anggaran rutin desa.

Rencana pembangunan IPAL ini diharapkan menjadi tonggak awal peningkatan kualitas lingkungan di Desa Ngombakan. Pemerintah desa menargetkan sistem pengolahan yang mampu menampung limbah etanol dari berbagai titik produksi, sekaligus menjadi contoh pengelolaan limbah berbasis masyarakat di wilayah Polokarto. Pemerintah desa menegaskan bahwa komitmen terhadap kebersihan lingkungan harus berjalan seiring dengan keberlanjutan ekonomi warga.

Permasalahan Balik Nama Sertifikat Tanah Masih Jadi Keluhan Warga Ngombakan, Pemerintah Desa Siapkan Skema Pendampingan

Ngombakan, Polokarto

Pengurusan balik nama sertifikat tanah masih menjadi salah satu persoalan administrasi yang paling sering dikeluhkan warga Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan aparat desa, sejumlah warga merasa proses administrasi tersebut cukup membebani, terutama dari sisi biaya dan persyaratan kehadiran seluruh pihak terkait.

Selama beberapa tahun terakhir, transaksi tanah dan peralihan hak karena warisan di Ngombakan terus meningkat. Kondisi tersebut membuat kebutuhan masyarakat untuk mengurus balik nama sertifikat tanah semakin tinggi. Namun, sebagian warga mengakui belum memahami mekanisme hukum yang berlaku dan sering kali menunda pengurusan karena dianggap rumit.

Aparat desa menjelaskan bahwa kendala utama yang muncul adalah biaya pengurusan yang dinilai cukup besar karena melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta proses lanjutan di Kantor Pertanahan. Masalah lain yang sering muncul adalah ketidakmampuan menghadirkan seluruh ahli waris secara bersamaan, terutama jika salah satu pihak berdomisili jauh atau pemilik tanah sebelumnya telah meninggal dunia. Situasi ini membuat proses balik nama tertunda dalam waktu yang lama.

Kondisi tersebut berdampak pada tidak mutakhirnya data pertanahan warga. Dalam beberapa kasus, ketidaksesuaian nama dalam sertifikat berpotensi menimbulkan sengketa keluarga dan hambatan administrasi ketika tanah akan dijual, dijadikan agunan, atau diwariskan kembali. Pemerintah desa menilai diperlukan upaya kolaboratif agar pelayanan administrasi pertanahan dapat diakses lebih mudah oleh warga.

Saat ini website desa belum menyediakan panduan administrasi pertanahan secara khusus, sehingga masyarakat masih bergantung pada layanan tatap muka dan informasi lisan. Pendampingan administrasi disebut menjadi langkah awal untuk mengurangi hambatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah. Pemerintah desa berharap warga dapat lebih mudah menyelesaikan proses balik nama sehingga hak atas tanah memiliki kepastian hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.